Haji Sulong
Haji Sulong bin Haji Abdul Kadir bin Muhammad bin Haji Zainul Abidin bin Ahmad @ Muhammad al-Fathoni, ketika itu Haji Sulong mengabdi sebagai Ketua Majlis Agama Islam pada tahun 1945. Ia sangat dihormati oleh masyarakat-masyarakat Melayu Muslim di Selatan thai Patani Darussalam.
Menurut Muhammad Kamal terhadap Haji Sulong bahwa:
Haji Suloang, adalah salah satu tokoh ulama Patani yang ditakdirkan memimpin masyarakatnya untuk menghadapi politik siamisasi yang dilancarkan oleh pemerintahan Thailand. Karena setelah beliau tinggal di Patani, beliau berusaha menbangkit kesatuan dan persatuan semagat umat Islam Patani. “Haji Sulong tidak saja terkenal dengan kitab-kitab karya dan aktivis dakwahnya, tetapi juga terlibatan dalam memperjuangkan demi memperbaiki nasib masyarakat muslim Patani pada tahun-tahun pra dan pasca perang dunia kedua” (Muhammad Kamal K.Zaman, 1996, 6).
Haji Sulong benar-benar seorang aktivis politik dalam kedudukannya sebagai pemimpin moral yang diakui oleh Melayu Muslim. Mereka menjadi popular di kalangan para pelajar dan jemaah haji di Asia Tenggara di Mekkah, dan melalui mereka prestige dan pengaruhnya bertambah besar. Ia kembali ke Patani pada tahun 1930, dan memulai karir sebagai pengajar yang menarik murid-murid dari seluruh pelosok Dunia Melayu.
Surin Pitsuwan dapat menjelaskan tentang latar belakang pendidikan Haji Sulong ketika berada di Makkah bahwa:
Seperti kebanyakan ulama Asia Tenggara, Haji Sulong mula-mula masuk sebuah sekolah menegah Indonesia yang terkenal, yang didirikan bagi pelajar-pelajar yang berbahasa Melayu di dekat Ka’bah, di Masjid Haram, yang diberi nama Dar al-Ulum. Di sini diberikan pelajaran mengenai ilmu-limu tradisional seperti : Tafsir Al-Quran, Hadits, asas-asas ilmu hukum, dan tata bahasa Arab. Haji Sulong bergabung dengan lingkaran-lingkaran scholastic yang berbahasa Melayu di Masjid Haram, dimana dia menjadi seorang rector yunior mengenai hukum Islam mazhab Syafi’e. Pada tahun 1927, ia berkenalan dengan gagasan-gagasan pembaharu dari Jamaluddin al-Afghani dan Muhhammad Abduh selama tiga tahun belajar di Makkah, ketika ia mendapat kesemapatan untuk bergaul dari beberapa ulama dari Mesir. Dari pengalamannya di Makkah dan pergaulannya dengan ulama-ulama lain yang berbahasa Melayu yang juga mulai menyadari potensi dan kemungkinan Islam sebagai sesuatu kekuatan politik, Haji Sulong menupuk suatu keyakinan yang semakin kuat terhadap keterlibatan politik dan aktivis social (Surin Pitsuwan, 1989,114).
Pada 1 April 1947, diadakan pertemuan di antara pemimpin-pemimpin masyarakat Islam wilayah selatan di Patani. Hasil dari pertemuan itu adalah kesepakatan untuk menyerahkan sebuah memorandum – yang mengandung beberapa tuntutan dari masyarakat Islam di selatan – kepada wakil-wakil kerajaan Thai sewaktu mereka melakukan kunjungan ke Patani. Pada tanggal 24 Agustus 1947, Haji Sulong (Ketua Majlis Agama Islam Patani) dan Wan Uthman Wan Ahmad (selaku Pengurus Persekutuan Semangat Patani) secara resmi menyerahkan memorandum tersebut kepada 7 orang utusan pemerintah yang berkunjung ke Patani. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada tanggal 3 April 1947, Haji Sulong mengirimkan secara langsung memorandum tersebut kepada Perdana Mentri.
Hasil kesepakatan Memorandum ini berisi rencana tujuh yang dikenal dengan tututan “Tujuh Pasal” dari gagasan politik Haji Sulong dalam upaya mempertahankan kemandirian dan kemurnian Islam di Patani. Tujuh tuntutan ini yang nantinya dikenal dengan nama "Tujuh Tuntutan Haji Sulong".
Menurut Kandidat Doktor Sejarah University of Hawaii at Manoa, Amerika, Sejarawan dari Barat Muhamad Ali (Media Indonesia. 02 November 2004, OPINI), bahwa Haji Sulong menuntut atas pemerintahan Bangkok dengan terdapat beberapa hal yang meliputi:
- Wilayah selatan harus dipimpin orang local;
- 80% pegawai pemerintah harus orang Melayu;
- Melayu juga harus menjadi bahasa resmi, selain bahasa Thailand;
- Bahasa Melayu harus menjadi medium pendidikan di sekolah-sekolah,
- Hukum Islam harus diakui selain hukum sipil;
- Segala pemasukan local harus digunakan untuk kepentingan local; dan
- Pembentukan sebuah Dewan Muslim.
Tuntutan tersebut tidak mengusulkan pembentukan sebuah negara merdeka, tapi hanya sebuah entity territorial dan kebudayaan yang untuk mempertahankan identity yang khas. Menurut Haji Sulong, masalah-masalah yang serius itu disebabkan oleh ketiadaan kepercayaan dan saling pengertian antara yang berkuasa dan yang diperintah. Rakyat Melayu tidak punya rasa kebersamaan (sense of belonging) yang diperlukan untuk memberikan kapada pemerintah Bangkok legitimacy atas kekuasaan mereka. Tuntutan mereka wajar mengigat kenyataan bahwa tuntutan itu didasarkan atas penderitaan-penderitaan yang nyata yang tidak dapat dikurangi dibawah struktur kekuasaan yang ada.
Haji Sulong tidak menginginkan pembentukan sebuah negara merdeka, hanya agar sebuah wilayah selatan dapat mempertahankan identitas serta sifat-sifat khasnya. Keinginan ini seolah menjadi syarat minimal yang harus terpenuhi karena golongan Melayu-Islam akan tetap mengupayakan kelangsungan cara hidup tradisionalnya serta menjaga kemurnian agama Islam yang mereka anut.
Semula, ada optimism dalam benak Haji Sulong mengenai tuntutan-tuntutan ini agar dapat dipertimbangkan oleh Bangkok, meski tidak seluruhnya. Perdana Menteri Pridi yang diketahui terpengaruh dengan bentuk federalism Switzerland, diyakini bersedia memberikan otonomi kebudayaan bagi etnik Melayu dalam lingkungan bangsa Thai. "Pridi lah yang oleh Haji Sulong sebagai pemimpin de factor kepada community Muslim, begitu diharapkan untuk memberikan dokongan politik kepada perjuangan untuk memperoleh otonomi politik".
Sayangnya harapan-harapan ini segera buyar dan gone ketika Phibul kembali berkuasa pada tanggal 8 November 1947, tidak lama setelah memorandum diserahkan. Meski Pridi telah pergi, Haji Sulong yang sudah terlibat dalam perpolitikan, tidak dapat menghentikan langkahnya demi memperjuangkan otonomi politik yang sudah berjalan. Belakangan, setelah peristiwa ini, beliau banyak terlibat dengan YM Tengku Mahmud Muhyiddin, putera Raja Patani yang terakhir, di Kelantan, dan ini juga yang menjadi sebab bagi penangkapan kali pertama Haji Sulong pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 1948.
Setelah Phibul berkuasa, dalam hal hubungan Memorandum berisi rencana tujuh perkara ini, pemerintah juga tidak bersedia memenuhi tuntutan-tuntutan itu, dengan pertimbangan bahwa tuntutan-tuntutan itu terlalu melanggar kekuasaan pusat dan dari sisi ekonomi terlalu mahal.
Haji Sulong dibebaskan empat tahun kemudian yaitu pada tahun 1952. Selama dalam tahanan di Ligor, beliau menulis sebuah karya yang berjudul “Gugusan Chahaya Keselamatan” yang kemudian diterbitkan oleh anaknya, Haji Mohd Amin pada tahun 1958, tetapi apa dayanya pemerintah segera dilarang – penerbitan dan peredaran buku tersebut – oleh kerajaan Thai. Haji Sulong dalam bukunya “Gugusan Cahaya Keselamatan” menjelas bahwa, rakyat ketika itu di tindas dengan kejam, sesuatu yang tidak di sukai pemerintah Siam dituduh melakukan pelanggaran undang kemudian ditahan, di hukum dan dibunuh. Tragedy bukan hanya menimpa atas beberapa orang saja namun ratusana jiwa di daerah Patani (Chalermkiat Khutongpej, 1995, 29). Setelah dibebaskan, Haji Sulong kembali ke Patani dan meneruskan pekerjaan awalnya yaitu menjadi "Tok Guru" dengan mengajar di pondok pesantren dan juga dari kalangan masyarakat (Ahmad Fathi Al-Fathoni, 1994, 92).
Setelah dua tahun dibebaskan, pada tanggal 13 Agus 1954, Haji Sulong ke Songgora di jemput dari Gebenur Songgora untuk di intograsi oleh pihak kepolisian atas nama-nama yang tercantum dalam surat perintah dari pihak kepolisian di Songgora itu, yaitu Haji Sulong, Wan Usman bin Wan Ahmad, Cik Ishak bin Abas, dan Ahmad To,mina bin Haji Sulong anak kandung Haji Sulong sendiri. Menurut surat perintah Gebenur Songgora, Ahmad To,mina tidak tercantum dalam daftar pihak kepolisian di Songgora, keikutsertaan ayahnya ke Songgora dalam upaya menterjemah bahasa Thai ke dalam bahsa Melayu dan bahasa Melayu ke dalam bahasa Thai, dengan karena Haji Sulong tidak bisa mengerti dan berbicara dalam bahasa Thai.
Setelah di intograsi oleh pihak kepolisian mereka berempat telah di izinkan untuk pulang ke kampung halaman mereka masing-maising setelah ditandatangani oleh Gebenur Songgora. Ternyata Haji Sulong, serta dua rakan dan Ahmad To,mina anaknya Haji Sulong menghilangkan secara misterius. Sedangkan kepulangan mereka semua di tunggu-tunggu oleh masyarakat setempat. Dalam dugaan mesyarakat setempat bahwa mereka semua telah dihilangkan jejak dengan kelicikan yang di mainkan oleh pihak kepolisian Songgora (Ahmad Fathi Al-Fathoni, 2001, 151). Ini merupakan suatu pengakuan kegagalan di pihak pemerintah (Pitsuwan,Surin, Op.Cit.127). Ada teori yang mendugakan bahwa keempat-empat mereka “ditahan” di luar undang-undang setelah mereka berempat sudah ditandatangani izin pulang ke Patani.
Dengan bukti yang megatakan mereka berempat “dihilangkan”, terdapat seorang nelayan Songgora yang berasal dari Panarek (nama derah di Wilayah Narathiwat), yang bernama Hasin, katanya:
"datang seorang aparat kepolisian meminta bantuan supaya membuang lima bungkusan karung yang berisisi mayat kedalam pantai yang berdekatan Pulau Tikus".
Menurut Hasin, mereka tidak mengetahui apa jenis bukusan karung yang tersisi di dalam kelima-lima karung tersebut. Mereka dapat mendegar gosib kehilangan Tok Guru (Haji Sulong) setelah tiba mendarat, Hasin segera langsung “mencium” yang berhubungan diantara peristiwa kehilangan Tok Guru yang berkaitan dengan karung yang telah mereka campakan pada malam hari tersebut di pantai Senggora yang berdekatan dengan pulau Tikus dan pulau Kucing (Samila Beach) pada malam Sabtu 13 Agus 1954 (Ismail Che’Daud, 1988, 355-357). Terdapat empat karung yang diyakinkan empat mayat rombongan Tok Guru dan satu isi karung disebutkan aktivis komunis yang berbangsa Cina.
Pada peristiwa ini, keluarga Haji Sulong mengundang Hasin dan memberi perlindungan untuk menjadikan sebagai saksi dalam kasus kematian Tok Guru yang akan mendakwa kepegadilan mahkamah. Akan tetapi, sebelum Hasin dan keluarganga Haji Sulong menutut kasus “dihilangkan” Tok Guru ke pengadilan, Hasin telah pun terbunuh oleh orang tanpa diketahui. Pembenuhan Hasin berlaku seketika mereka keluar dari rumah berlindung untuk pulang ke rumah mereka dalam upaya ketemu isteri dan anaknya di Panarek.
Demikian kasus “dihilangkan” Haji Sulong, anaknya Ahmad To’mina dan dua orang rekannya tidak bisa membongkar ke pengadilan, dengan tanpa ada saksi dan tanpanya ada kerjasama pihak kepolisian antar keluarga Tok Guru, lebih lagi kasus “dihilangkan” ini menakutkan penduduk masyarakat yang sedia ingin menjadikan saksi berikut. Akhirnya peristiwa “dihilangkan” Haji Sulong oleh aparat kepolisian tidak bisa mengungkit ke mahkamah kepengadilan.
Sementara itu, tekanan internasional terhadap kerajaan Thai bertambah besar atas kehilangan Haji Suloang, anaknya Ahmad To’mina dan dua orang rekannya, sehingga peristiwa Haji Sulong enyebab masalah Patani mendapat perhatian Liga Arab dan PBB (Surin Pitsuwan, Op.Cit.,125).
Ahkirnya riwayat Haji Sulong, Wan Usman bin Wan Ahmad, Cik Ishak bin Abas, dan Ahmad To,mina (Anak Haji Sulong) semua mereka di bunuh dan jasad mereka juga tanpa perkubaran atau makom, hanya nama Tok Guru dan tempat pembuagan jasad mereka menjadi catatan sejarah hingga sekarang. Dengan terkenal nama tepat arwah Haji Sulong itu di pulau Tikus dan pulau Kucing (Samila Beach) almarhum pada malam Sabtu 13 Agus 1954.
Akan Ada Sambungan Yang Terakhir.. ( Tokoh HAM Somchai Neelaphaijit 'Abu Bakar')..
sumbur: http://www.facebook.com/#!/notes/patani-fakta-dan-opini/di-hilangkan-tok-guru-haji-sulong-vs-tokoh-ham-somchai-neelaphaijit-abu-bakar-de/162648633758525
Tiada ulasan:
Catat Ulasan