Disusun Oleh: Ben (Sekedar Pemerhati konflik di Thailand Selatan)
Kesimpulan
Kerajaan Melayu Patani pernah berjaya sebelum ditaklukkan Kerajaan Siam. Kini nasib majority muslimin di wilayah selatan menjadi tertindas di tanah sendiri. Conflict terakhir ini bukanlah yang pertama kali dan ketegangan antara warga muslim Thailand Selatan dan pemerintah pusat Thailand telah berlangsung sejak abad kedelapan belas. Namun, tampaknya upaya penyelesaian conflict yang sering disebut Pejuang Pembebasan atau “Nationalism Melayu Patani” tidak semudah yang diharapkan, tidak jauh berbeda dengan conflict Timor Timur di Indonesia atau conflict Palestina di Timur Tengah Arab.
Nationalism, di kalangan penduduk Melayu Muslim di Thailand Selatan muncul ketika pemerintahan pusat Bangkok menyatukan Kerajaan Patani, sebuah negeri bawahan, ke dalam structure negara Kerajaan Thai pada bulan September tahun 1902.
Persoalan Patani atau orang–orang Muslim di Thai Selatan telah dibahas dan latar belakang sejarah mereka dijelaskan, yakni ketika mereka memiliki sebuah kerajaan yang bebas dan merdeka, yang dikenal sebagai Kerajaan Patani. Ditunjukkan bahwa dari segi agama, ras, etnik, budaya dan bahasa, mereka berbeda sama sekali dari rakyat Thai.
Faktor yang menjelaskan mengapa conflict antara orang Melayu yang majority muslim dan orang Thai yang majority penganut Buddha adalah kurang berhasilnya program pembangunan bangsa (nation-building) di Thailand. Nationalism negara yang diinginkan pemerintah pusat di Bangkok belum sepenuhnya diterima sebagian suku Malayu di Province Patani, Yala, dan Narathiwat.
Kekecewaan dan penolakan sebagian warga di provinces Thailand Selatan itu terjadi akibat berbagai program nation-building yang tidak berdasarkan saling memahami perbedaan, tapi lebih pada pemaksaan kehendak pusat terhadap daerah pinggiran, seperti dipahami orang Melayu.
Sejumlah faktor dijelaskannya sebagai latar belakang conflict. Pemerintah Thailand, sebagaimana Kerajaan Siam, tidak menghormati identity ethnic, bahasa dan agama yang dipeluk majority penduduk wilayah Selatan. Sementara kaum muslimin sendiri memiliki perasaan menyatu dengan sejarah Patani lama. Kondisi makin mengenaskan, karena pemerintah Thailand memaksakan format negara modern dengan ideology Buddhism dan kekerasan military. Keterbelakangan ekonomi selatan yang diakibatkan exploitation pemerintah pusat menambah parah situasi, sedang pengaruh gejolak politik regional dan internasional turut membakarnya. Dalam pandangan ini, maka conflict di provinces selatan bagai “gunung api yang tertidur dan setiap saat siap meledak".
Memahami begitu complex-nya akar masalah di Thailand Selatan, adalah kurang tepat menganggap bangkit di Patani sebagai conflict agama antara Islam dan Buddha. Conflict di wilayah Selatan Thailand menunjukkan tidak lancarnya program pembangunan nasional, termasuk pendidikan nasional, kebijakan struktur politik, dan kebijakan ekonomi-sosial, dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan. Nationalism negara tidak selalu berhasil ketika kesenjangan struktural dan kultural tidak ditangani secara bersama-sama dan secara serius.
Penyebab warga Muslim ini terpisah dari warga Thailand lainnya bukan hanya kepercayaan agama mereka. Lebih dari satu abad lalu mereka tergabung dalam kerajaan Patani yang pada tahun 1902 dikuasai oleh Siam atau Thailand termasuk harus setia dan menghormati Raja Kerajaan Siam, berbicara bahasa Thailand, dan bahkan menggunakan nama Thailand. Warga Muslim dipaksa untuk menerima semua ketentuan itu.
Kekecewaan warga Melayu di wilayah Selatan Thailand terhadap pemerintah pusat tidak berhenti. Struktur administrasi local dikuasai orang-orang pemerintah pusat, meskipun secara theoretical posisi-posisi bureaucratic tidak pandang agama, gender, dan kesukuan. Terlepas dari beberapa perubahan menuju semakin banyaknya posisi local dipegang orang local sebagian besar mereka masih tidak puas.
Bahkan sebelum itu, langkah-langkah awal Kerajaan Siam telah di ambil untuk memasukan hukum Islam kedalam rangka hukum nasional Thailand. Tindakan ini menyiratkan apa yang akan terjadi. Perbaikan-perbaikan administrasi setelah itu, perilaku wakil-wakil pemerintahan pusat yang di tempatkan di walayah itu, dan promosi system pendidikan nasional (dan cinta tanah air Thai) sehingga merugikan pendidikan Islam menyalakan semagat pembebasan di selatan negeri itu dalam decade-decade berikutnya. Sama merugikan bagi hubungan dengan pusat nasional adalah upaya-upaya untuk menempatkan hukum Islam di bawah hukum nasional untuk mengurangi jumlah urusan-urusan hukum yang dapat dikelola oleh pengadilan Islam sehingga hanya terbatas pada kukum keluarga dan hukum waris.
Kini tentu saja ditemui, semakin banyak anak-anak muda Melayu di wilayah selatan Thailand mengenyam pendidikan nasional Thailand, belajar bahasa Thailand, di samping menggunakan bahasa Melayu mereka. Sebagian mereka juga menikmati mobilization vertical karena pendidikan mereka itu. Namun, tidak semua, dan masih sebagian besar warga Melayu Selatan, berkeberatan dengan program Siamisasi atau Thailandisasi Melayu.
Sejarah menunjukan bahwa konflik yang berdasarkan perbedaan agama, bangsa dan negara merupakan factor yang paling serius dan tidak gampang bisa mengatasi. Jika lebih banyak factor perbedaan, maka lebih meningkat tahap keseriusan antar kedua belah pihak tersebut. Dalam hal Patani, terdapatnya foktor perbedaan kebudayaan, bahasa, agama, bangsa dan negara yang menjadi asas pada konflik. Dengan itu, tidak perlu khawatir jika konflik yang sedang permusuhan antar kedua belah pihak sangat serius yang sukar untuk menyelesaikan masalah ini untuk bisa menjamin keamanan dan perdamaian.
Beberapa factor pembrontakan yang berlajut di Patani menunjukan bahwa orang-orang Melayu Patani menolok terhadap perjanjian Bangkok (Anglo-Siam) yang meng-claim-kan negeri itu sebagai bahgian daripada wilayah Siam.
Reaction collective yang pertama terhadap program pembaruan di Patani terjadi pada tahun 1903, satu tahun setelah dimulai pembaruan itu. Maka terbentuk sebuah gerakan yang di coordination oleh Raja Patani, Abdul Kadir, yang menempuh suatu strategi yang bercabang dua: perlawanan public untuk memancing tindakan-tindakan penindasan penguasa Thai yang sangat keras sehingga mencentuskan pemberontokkan untuk mempertahan diri dari system pemerintah Bangkok, dan dengan kesempatan itu berusahakan dengan pemberian tekanan kepada front internasional terutama dari Inggeris, yang pada waktu itu menaruh perhatian yang sangat besar terhadap negeri-negeri Melayu itu.
Raja Patani, Abdul Kadir, oleh pemerintah Thai di anggap paling membahayakan rencana-rencana Bangkok untuk daerah itu. Ia memimpin dan terus mendukung kegiatan perlawanan dengan penjajah Siam.
Terbentuknya sebuah Piagam San Francisco pada 25 April 1945 sangat mempengaruhi hak-hak masyarakat yang dijajah untuk menentukan nasib mereka sendiri. Piagam San Francisco menjadi suatu momentum pada pemimpin-pemimpin Melayu Patani untuk membebaskan Patani dari cekaman kekuasaan Siam.
Tetapi sikap di kalangan pejabat Thai tidak berubah hingga sekarang. Sering kali para pejabat pemerintah Thai pada tingkat- tingkat yang paling tinggi menyatakan rasa frustrating mereka mengenai alotnya masalah-masalah di selatan dengan kata-kata “jika orang-orang Melayu Muslim tidak merasa senang dengan kekuasaan Thai, mereka pergi saja dari negeri itu, tapi mereka tidak dapat membawa serta tanahnya”. Dua orang bekas perdana menteri di kabarkan telah mengucap kata-kata seperti itu, ketika mereka dihadapkan kepada situasi yang penuh dengan kekerasan di daerah Patani.
Perasaan diasingkan oleh Bangkok mendorong activity Nationalism Melayu Patani yang mulai muncul pada 1960-an. Munculnya bentuk gerakan-gerakan yang dimulainya setelah Tengku Mahmud Mahyidin meniggal dunia pada tahun 1953 dan satu tahun kemudian Haji Sulong serta dua orang rekan dan anak lelakinya Ahmad To’mina telah dibunuh oleh aparat pemerintah Thai.
Terbentuknya, Barisan Revolusi Nasional (BRN) pada tahun 1960 dibentuk oleh Ustaz Ahmad Bung, Haji Karim bin Hasan, sebagai gerakan yang progressive. Antara lain Muhammad Amin, To’guru Haji Yusuf Capakiya dan Tengku Abdul Jalaluddin bin Tengku Abdul Mutolib. BRN adalah gerakan memperjuagkan ideology nasional dan medukung revolusi anti capitalist dan colonialist yang berlandasan politik yang berjuang menuntut kemerdekaan dengan pendekatan bersenjata, dan menunutut kemerdekaan total bagi empat wilayah di Selatan Thai, termasuk bahgian barat wilayah Songkla dalam rangka mengembalikan hak dan kemerdekaan negeri Patani...(dengan izin dan pertolongan ALLAH pada tahun 1963 terbentuklah bahagian askar dan tentera BRN dengan dinamakan Angkatan Bersenjata Revolusi Islam Patani ringkasnya ABRIP)
Pada tahun 1980-an aksi kekerasan sempat padam setelah pemerintah mengeluarkan komitmen untuk membangun keempat provinsi selatan. Termasuk janji pemerintah untuk mengalirkan lebih banyak dana dan menjamin penduduk Muslim terwakili secara memadai dalam politik. Awal tahun 1980, Angkatan Darat Markas Komando Militer IV Wilayah Selatan atau fourth Army Region (FAR) ingin merendam conflict dengan pejuang pembebasan Patani yang berdasar pada amandeman tahun 1980 yang disebut number rujukan 66/2523 dengan menekankan langkah penyelesaian conflict di selatan yang berdasar pada concept politik oleh pihak FAR diantaranya ialah:
a) Pardamaian Selatan (Thai Romyen) yang dipimpin oleh Jenderal Ban Harn Leenanund, sebagai Panglima FAR, dan
b) Harapan Baru (Kwam Wang Mai) yang dipimpin oleh Jenderal Shauwalid Yongjaiyud, sebagai jabatan Menteri Dalam Negeri Thai.
Kedua program tersebut berada pada tingkat kesatuan pengertian dan kerjasama antara penduduk Islam Melayu dengan kerajaan Thai, dan juga menekankan pada aspects demi mencapaikan tujuan terhadap golongan pejuang kemerdekaan agar segera menyerah diri kepada pemerintahan.
Selain itu, pada tahun 1981 Perdana Menteri membentuk Commission ad-hoc di wilayah Yala yang dikenal Pusat Administration Wilayah Sempadan Selatan atau Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) yang berfungsi khusus sebagai pusat pertumbuhan penerapan gerakan-gerakan geriliya di wilayah Thailand Selatan.
Bagi Kerajaan Thai, Kebijakan number rujukan 66/2523 bisa menunjuk langkah yang baik. Bahwa activity gerakan geriliya telahpun lumpuh dari tahap yang dikhawatirkan, sementara pejuangan pembebasan dianggap sudahpun tidak ada dokongan dari masyarakat. Keadaan semakin positif pada tahun 1992 setelah pihak FAR berhasil mengada rundingan antar kelompak pejuang supaya kembali kedalam lingkungan pemerintah Thai dan bekerjasama untuk menbangun negara.
Dengan kebijakan demikian, menyebabkan pihak penguasa Thai bisa membuat kesimpulan bahwa gerakan-gerakan pembebasan di empat wilayah sudah berada di dalam ambang kehancuran. Namun meskipun demikian bagi sebagian orang Melayu Patani mereka mengangap bahwa activity Pejuang Pembebasan merupakan hal yang bersifat sementara dan tidak berarti perjuangan telah lumpuh. Sebaliknya mereka berpendapat bahwa gerakan Pembebasan Melayu Patani sedang berada dalam tingkat peralihan pada perubahan strategy di mana setiap gerakan sedang mencari satu solusi kearah persaingan yang boleh mewujudkan daya tantangan yang hebat terhadap Bangkok.
Tetapi janji itu tidak dipenuhi. Penyerangan tangsi militer pada awal tahun 2004 telah mengisyaratkan kembalinya semagat Nationalism Melayu Patani di Thailand bagian selatan. Munculnya gerakan-gerakan geriliya, yang berpadoman pada pencak nasionalisnya. Bertahan sambil menyerang, berharap sambil mendesak, dan kalau perlu menyerbu tanpa memikirkan akibat.
Apa pun penyebabnya, pengelolaan dengan tangan besi dalam masalah Thailand selatan menyebabkan situasi memburuk. Apa bukan karena pihak penguasa Thai belum berhasil mengantisipasi activity geriliya di Patani sehingga beberapa unit geriliya bertambah dan semakin berkembang. Jika sebelum ini unit gerilaya hanya wujud di bukit-bukit, sekarang ini telah bangkit kembali aksi-aksi geriliya yang sedang melakukan patrol di beberapa desa-desa dan ibu-ibu kota khususnya yang berbatasan dengan Malaysia.
Bangkitnya gerakan gerilya atau terkenal RKK (Ronda Kumpulan Kecil) terkenal cermat, penuh perhitungan, terorganisir rapi dan matang. Tentara Kerajaan Thailand jarang sekali berhasil menangkap para pelaku. Ketika melakukan serangan, para gerilyawan selalu memperhitungkan kapan patrol kerajaan lewat di suatu wilayah, lalu melepaskan tembakan atau melempar bom dan melarikan diri.
Sebagai pasukan gerilya yang bergerak underground, awalnya para pejuang ini bermarkas di hutan-hutan yang terdapat di berbagai wilayah selatan. Namun setelah tentara kerajaan Thailand melakukan serangan besar-besaran dengan menggunakan senjata dan peralatan tempur yang lebih modern, para pejuang akhirnya berpindah-pindah tempat. Kini, mereka tidak hanya bergerilya di bukit-bukit, tapi juga mulai masuk kota dan perkampungan. Melakukan serangan-serangan sporadis, meledakkan bom, melakukan penembakan, lalu menghilang. Tak heran jika sebenarnya tentara kerajaan menderita stress dan paranoid karena berperang dengan musuh yang tak tampak.
Para pejuang ini tak kenal menyerah dan pantang mundur dari medan laga. Targetnya, merdeka atau mati syahid. Tak ada istilah kalah dalam perjuangan Islam. Kalau menang berjaya, kalau mati syahid.
Sayang, di tengah menggebunya semangat membebaskan diri dari belenggu penjajahan, masih ada saja sebagian warga Patani yang berkhianat. Mereka rela menjadi mata-mata kerajaan demi lembaran-lembaran baht. Pihak kerajaan memberi mereka uang sebesar 4000-5000 baht untuk mencari informasi tentang gerilyawan. Kebanyakan mereka adalah orang-orang tak punya, yang memang sengaja dijadikan SB (special brain) atau mata-mata. Selain orang-orang tak mampu, banyak juga para pejabat Muslim yang ikutan-ikutan menjadi SB. Tak heran, jika orang-orang seperti ini kerap menjadi sasaran penembakan para gerilyawan.
Sumbur: Patani Fakta Dan Opini
http://www.facebook.com/home.php?#!/notes/patani-fakta-dan-opini/penrigatan-6-tahun-tragedi-tak-bai-di-narathiwat-thailand-selatan-terakhir/157925160897539
Tiada ulasan:
Catat Ulasan